Wamen HAM Dorong Takalar Jadi Role Model Penguatan dan Pemajuan HAM di Daerah. Diskominfo-Sp, 9 Agustus 2026Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mendapat dorongan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat daerah.Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, saat berkunjung ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026). Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memastikan prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Mugiyanto diterima langsung Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang. Turut hadir Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Pemerintahan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), serta Ketua TP PKK Kabupaten Takalar.Dalam pertemuan tersebut, Wamen HAM menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya secara adil. Menurutnya, pemerintah daerah berada pada posisi paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan HAM.“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” ujar Mugiyanto.Ia menjelaskan, penerapan nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting karena berbagai kebijakan dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berada di tingkat daerah.Sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial hingga pemenuhan kebutuhan dasar, kata Mugiyanto, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak asasi manusia.Karena itu, menurutnya, komitmen daerah perlu diwujudkan melalui kebijakan yang konkret serta pelayanan publik yang mudah dijangkau, berkeadilan dan bebas dari perlakuan diskriminatif.“Kami akan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia,” katanya.Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai langkah strategis yang memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut positif kunjungan Wamen HAM tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan kepentingan dan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.Menurut Daeng Manye, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang adil.“Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Daeng Manye.Ia berharap kunjungan tersebut dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kementerian HAM, khususnya dalam memperkuat kebijakan daerah yang berbasis pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.Dengan dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah, Takalar diharapkan mampu menghadirkan praktik pelayanan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung prinsip kesetaraan, keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat.Upaya tersebut sekaligus membuka peluang bagi Kabupaten Takalar untuk menjadi contoh bahwa pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia.